DPW LIPAN Minta Polda Lampung Ungkap Kerugian Negara di Lampura - LAMPUNG DAILY

Breaking News

Home Top Ad

Post Top Ad

Kamis, 12 Juli 2018

DPW LIPAN Minta Polda Lampung Ungkap Kerugian Negara di Lampura


LampungDaily.Com | Ketua LSM DPW LIPAN (Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara) Prop Lampung menilai masih ada selilit dalam tata kelola di Pemkab Lampung Utara pasca Jabatan Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo dan lelang Paket Proyek di Dinas PUPR Lampung Utara.

Persoalan itu hingga kini masih menimbulkan ragam polemik dan khususnya di masyarakat dalam beberapa hal persoalan, hal itu dikarenakan lelang paket proyek yang terkesan dipaksakan oleh Plt Kadis PUPR atas Intruksi Plt Bupati, beserta Panitia Unit Lelang Proyek Lampung Utara pada waktu itu.

Demikian hal tersebut disampaikan Zaini Ependi SE selaku Ketua DPW LIPAN kepada LampungDaily.Com menanggapi perkembangan terkini di Lampung Utara, hari ini (12/7).

Untuk itu pihaknya meminta Dirkrimsus POLDA Lampung segera menindak lanjuti laporan yang telah disampaikan sebelumnya. Selain itu, LIPAN juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dapat mengkaji ulang, atas hasil lelang proyek PUPR Saat Itu.

Menurut Zaini, apa yang dilaporkan ke Polda Lampung sudah sesuai fakta dan data real yang sudah kami himpun serta dianalis. Oknum pejabat yang kami sebutkan diatas diduga telah menyalahgunakan wewenang dan Jabatan, ini akan berdampak pada kerugian negara.

"Surat sudah kami sampaikan 2 bulan yang lalu dan masih dalam proses hukum, POLDA Lampung dengan Nomor Surat : 003/0027/LP/DPW-LIPAN/V/2018. Perihal Laporan Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan Plt Bupati Lampung Utara, dan Plt Kadis PUPR Lampung Utara," imbuhnya.

Isu yang berkembang saat ini, lanjut Zaini, hasil informasi yang kami himpun, bahwa akan dipaksakan oleh pemerintah daerah untuk mencairkan Dana Uang Muka Paket Proyek Dana Alokasi Khusus tahun 2018. Setelah Dana Alokasi Khusus DAK Ditransper dari pusat dan masuk dalam KAS Daerah (KASDA)/Kabupaten setempat nantinya, sangat jelas artinya lelang paket proyek PUPR yang lalu sudah mendahului Anggaran yang belum tersedia Anggaran dan Keuangan dalam KAS Daerah setempat.

"Jika ini terjadi pencairan dapat diduga dan dipastikan akan menambah beban Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dan ada KONGKOLIKONG di tubuh Pemerintah setempat yang dapat menimbulkan defisit anggaran kembali pada Tahun 2018.

Oleh karenanya, Ketua DPW LIPAN berharap kepada Bupati Lampung Utara selaku pemangku kebijakan, agar dapat membatalkan lelang paket yang diduga Kocok Bekem yang dilakukan oleh Plt Kadis PUPR dan ULP PUPR Lampung Utara, yang konon katanya instruksi Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo.

Zaini Ependi menambahkan, langkah terbaik bagi Bupati Lampung Utara yakni agar dapat mendahulukan kewajiban yang harus diselesaikan seperti menyangkut tunggakan (hutang) pada Tahun 2017, diantaranya  Dana PHO Kontraktor/ Dana BPJS/ Dana ADD, semua ini bukan unsur kesengajaan pemerintah, namun memang keadaan keuangan yang diajukan ke pusat, terkena pemangkasan.

Jurnalis : Juaini Adami



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Post Bottom Ad