DPD LIPAN Temukan Indikasi Dugaan Pungli PPDB 2018 di Lampura - LAMPUNG DAILY

Breaking News

Home Top Ad

Post Top Ad

Selasa, 19 Juni 2018

DPD LIPAN Temukan Indikasi Dugaan Pungli PPDB 2018 di Lampura


LampungDaily.Com | Terkait dugaan pungli dibeberapa sekolah di Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung, pasca Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada tahun ajaran 2018/2019 di semua jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/ SMK), ternyata ditemukan fakta baru.

Hal itu terbukti masih banyak ragam cara modus pungutan liar (PUNGLI) yang diduga membebani orang tua dan peserta didik.
Mirisnya, semua jenjang pendidikan seyogyanya sudah ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah yang di sebut dengan Sekolah/Pendidikan Gratis.

LSM DPD LIPAN (Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara) Lampung Utara, menemukan modus pungutan liar atau pungli dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zona Mandiri Tahun Ajaran 2018/2019 di Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara.

Hasil temuan Tim Investigasi DPD LIPAN Lampung Utara, meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), khususnya
pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan kebijakan larangan memungut biaya dalam satuan pendidikan di semua jenjang, namun potensi praktik pungutan liar (pungli) mewarnai proses PPDB.

"Proses PPDB yang berlangsung saat ini bukan wujud dari Standar Pendidikan Nasional (SPN) sebagaimana  tertuang dalam UU RI Nomor 20/2003 Tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN)," kata Gunadi, Ketua DPD LIPAN Lampung Utara kepada awak media, hari ini. (19/6/2018).

Ragam pungutan ini, kata Gunadi, menjadi modus yang diduga terjadi pungutan liar (PUNGLI) di satuan SMA Negeri 1, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 4. Penyelewengan atau tindak pidana korupsi lantaran tak memiliki dasar hukum untuk memungut biaya pendidikan langsung kepada wali murid hingga dialihkan kepada dewan komite sekolah, atas dasar kesepakatan dengan wali murid," ungkap Gunadi.

Dengan adanya dugaan PUNGLI Sekolah tersebut, imbuh Gunadi, sudah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat yang harus ikut dan berperan serta dalam memberantas pungutan liar sesuai dengan Perpres Nomor 87 / 2016 Tentang Saber Pungli.

"Mari kita cermati tugas dan larangan komite sekolah Yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Sangat nyata disebut bahwa sumbangan adalah sukarela, bentuknya adalah penggalangan dana dari luar satuan pendidikan berjalan. Sedangkan pungutan adalah keputusan yang sudah ditetapkan tarifnya atau jumlahnya, dalam Permendikbud No 75 Ini jelas dilarang, hal itu termaktub  dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12. Serta sanksinya, bahkan dapat berujung pada sanksi PIDANA," tegas Gunadi.

Kini, LIPAN tengah mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan korban lainnya untuk menambah data tambahan lainya, guna melanjutkan keluhan Wali Murid kepada Aparatur Penegak Hukum Kepolisian dan Kejaksaan agar dapat menelisik indikasi dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan.

"Bahwa modus pungutan pendidikan tentang PPDB ini, dipastikan menabrak UU Nomor 20/2003 Tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite/Permendikbud Nomor 14/2018 Tentang Juknis PPDB," pungkasnya.

BACA JUGA : ORANG TUA SISWA MENJERIT, DAFTAR PPDB DI LAMPURA TEMBUS RP. 9 JUTA

Seperti telah diberitakan sebelumnya, ihwal telah terjadi membengkaknya pungutan PPDB 2018 di Lampura diketahui beberapa ibu rumah tangga, lalu mengeluhkan dan harus pasrah saat mengetahui biaya PPDB anaknya sebesar Rp. 9 Juta, diantaranya dari orang tua murid bernama  Fatimah berucap, "Ya Allah, harus kemana lagi saya cari uang sebanyak itu. Kemarin kita sudah jual motor, laku 6 juta, tapi masih saja kurang," tutur Fatimah sedih.

Namun dirinya tetap tabah dan bersyukur sembari berucap"Alhamdulillah, anak-anak cukup mengerti dan semangat meski Lebaran tanpa baju baru dan kue,yang penting mereka bisa meneruskan keinginan mereka mengejar impian selaku pewaris generasi bangsa" imbuh Fatimah.

Hasil investigasi yang diperoleh dilapangan, utamanya informasi dari wali murid /orang tua murid, bahwa biaya PPDB penerimaan di SMU 1 Negeri, SMU 3 Negeri dan SMU 4 Lampung Utara cukup beragam. Hal ini yang membuat orang tua siswa mengeluh karena anak kesayangannya tidak di terima dan harus melalui jalur "MANDIRI" yang di pungut  biaya cukup besar.

"Apabila tidak di bayar, maka siswa di anggap mengundurkan diri," jelas salah satu wali murid.

Rincian biayanya dihimpun sebagai berikut, di SMU 3 di pungut biaya Rp. 9 juta, SMU 4 sebesar Rp. 5 juta dan SMU 1 sebesar Rp. 7.5 juta.

Atas dugaan pungli ini, jelas tidak sesuai amanah UU Dasar 1945, seperti tertuang dalam Pasal (32) Ayat (2) tentang Hak Azasi Manusia dalam Pendidikan untuk memperoleh hak yang sama.

Jurnalis : Juaini Adami / Danank Alkatiri
Editor : Niki Putune Sinten

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Post Bottom Ad