Pemkab Mesuji Bagikan 5143 Sertifikat Prona di 25 Desa - LAMPUNG DAILY

Breaking News

Home Top Ad

Post Top Ad

Rabu, 16 Mei 2018

Pemkab Mesuji Bagikan 5143 Sertifikat Prona di 25 Desa


LampungDaily.Com | Kabag TAPEM Setdakab Mesuji, Gunarso menyebutkan tahun 2018 ini sebanyak 5143 Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dalam rangka persertifikatan tanah secara masal, tersebar di 25 Desa, Kabupaten Mesuji.

Keseluruhan Prona itu, jelas Gunarso, berasal dari tiga bidang program, yaitu; 4094 PTSL, 200 UKM, 849 Transmigrasi.

Biaya pembuatan sertifikat ini dari pihak BPN Tuba gratis (tanpa biaya). Namun, menurut Gunarso, Kelompok Masyarakat (Pokmas) pembuatan sertifikat ini bisa memungut biaya asalkan besaran biaya pungutan hasil dari kesepakatan bersama antara semua pihak melalui Musyawarah Desa.

"Atau dibuatkan Perdes juga bisa, intinya pungutan harus transparan, kemudian rincian biaya wajib jelas peruntukannya dan masyarakat pun tidak keberatan. Yang jelas, Prona ini ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi lemah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis," imbuhnya, Rabu (16/5/2018).

Sewatu dihubungi awak media, BPN Tuba menerangkan, saat ini pihaknya baru sebatas melakukan sosialisasi Sertifikat Prona di Kabupaten Mesuji.

"Kemarin saya sudah masuk ke Tanjungraya melakukan sosialisasi, saya bertemu hanya dengan Pamong-pamong Desa setempat saja, begitu. Ke depan berlanjut ke tahap pengukuran lahan," ujar Suhono, Kasi Pengukuran BPN Tuba.

Khusus untuk Desa Sungai Cambai, Kecamatan Mesujitimur, Suhono menyatakan pihaknya akan turun langsung melakukan pengukuran. Sebab, di Desa tersebut sebidang tanah pun belum ada yang bersertifikat.

"Sungai Cambai khusus, karena Desa itu terpencil sendiri. Minggu pertama bulan puasa ini, Insha Allah kami turun langsung ke sana," bilangnya.

Terkait pungutan biaya pembuatan sertifikat, Suhono mengaku dirinya tidak akan ikut campur.

"Itu urusan rumah tangga Desa sendiri, dari kami gratis. Seandainya ada kesepakatan atas pungutan, legal itu. Tetapi bila ada pemohon (Masyarakat) yang keberatan bisa jadi pungli itu," pungkasnya.

Penulis : Boim.
Editor. : Chandra Foetra S.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Post Bottom Ad