Header Ads

Pemkab Lampura Lelang Proyek Pembangunan Tahun 2018, 232 Kepala Desa Menjerit


LampungDaily.Com | Kebijakan pemkab lampung utara yang di kabarkan telah melelang proyek pembangunan tahun 2018 dinilai cukup melukai hati para kepala desa. Pasalnya, kebijkan ini dilakukan di tengah-tengah macetnya penyelesaian tunggakan alokasi dana desa add tahun 2017.

Yang membuat sakit hati lagi, denger-dengar Pemkab mau menggelar lelang proyek keluh kepala desa kali bening raya mewakili 232 desa di lampung utara.

Rudi fadli saat ia dan koleganya mempertanyakan kejelasan waktu pembayaran tunggakan add tahun 2017 dengan dedy irawan selaku kepala bidang perbendaharaan badan pengelolaan dan aset pada hari senin tgl 7 mei 2018 dengan rencana melelang proyek pembangunan tahun 2018.

Rudi fadli sangat mengecam tindakan pemkab lampung utara, seolah olah sama sekali tidak menghargai keluh kesah dan kerja keras para aparatur desa akibat macetnya add 2017. Padahal selama ini mereka belum mendapat gaji karena pemkab masih terhutang 7 bulan pembayaran gaji tahun 2017.

"Kami tidak di gaji sedangkan lelang proyek mau di gelar, kami gak di anggap seharusnya pemkab lampung utara tidak buru-buru melelang proyek tahun 2018," katanya. Wajar saja kalau sejumlah kepala Desa menjerit atas rencana lelang tersebut.

Sebelumnya seperti di sinyalir dalam laman lampung post pada jumat 4 mei 2018 dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten lampung utara telah melaksanakan gelar lelang paket pekerjaan.

Hal ini di katakan oleh plt kepala dinas pupr lampung utara Prans Santori jumat 4 mei 2018. Proses gelar lelang sedang di laksanakan sepenuhnya tapi kita masih terus koordinasi dengan pihak propinsi himbau prans santori.

Menurut prans santori kabar mengatakan telah di bagikan kopelan itu benar adanya dan saat ini pekerjaan mulai dibagi meski proses lelang belum di lakukan sebab instruksi plt bupati pekerjaan harus cepat di lakukan mengingat waktu yang tersedia tidak banyak.

Di tempat terpisah kepala badan pengelola keuangan dan aset kabupaten lampung utara dengan no surat :900/371/35-lu/111/2018.
Sifat penting perihal penundaan rencana pelaksanaan lelang thn 2018 dasar penundaan.

1.untuk melakukan penundaan sementara pelaksanaan lelang program kegiatan apbd lampung utara 2018 yang bersumber dari dana alokasi umum (daum).

2.rencana lelang program kegiatan apbd lampung utara 2018 yang bersumber dari dana alokasi khusus dapat dilaksanakan dan dibayarkan pada saat dana alokasi khusus telah di trasfer ke kas daerah.

Yang di tanda tangani plt kepala dinas p2ka. hal tersebut agar tidak terjadinya tumpang tindih anggaran.

Di tempat terpisah ketua komite pemantau legislatif daerah dedi khattab menghimbau kepada pemerintah daerah supaya bisa menyelesaikan tunggakan baik terhadap kontraktor maupun dana desa tahun 2017 agar tidak terjadinya kekisruhan mengingat lampung utara akan memasuki pesta demorasi jangan sampai hal ini dapat mengacau stabilitas keamanan.

"Apabila lelang proyek masih di teruskan maka dedi khattab akan mengajak elemen masyarakat untuk turun ke jalan apalagi mengutip dari bahasa kadis pupr sudah adanya kopelan yang penuh dengan sara, kolusi korupsi dan nepotisme  dan agar aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas peryataan kepala dinas pupr harus bertanggung jawab  menjelaskan apa itu kopelan terindikasi yang sudah dapat kopelan berarti sudah masuk setoran, pungkas dedi.

Jurnalis : Juaini Adami

Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.