Header Ads

DPD LIPAN Minta Menteri Dalam Negeri Turun Tangan Atasi Kemelut di Pemkab Lampura


LampungDaily.Com | Dikabarkan ribuan masyarakat Lampung Utara besok (30/5/2018) akan turun ke jalan adakan aksi damai menentang langkah-langkah kebijakan yang di ambil Plt Bupati Lampung Utara Bapak Sri Widodo. Semenjak dirinya diangkat Menjadi Plt (tgl 2 /2/2018) Lalu, terus menjadi sorotan publik Lampura.

Langkah kebijakan Plt Bupati Lampura tersebut, diduga kerap melanggar satu keputusan dalam UU dan Peraturan Pemerintah sehingga menimbulkan Konflik di masyarakat, khususnya ditubuh pemerintah daerah setempat.

"PASCA Mutasi/ Roling Jabatan yang dilakukan oleh Plt.Bupati Kabupaten Lampung Utara, Sri Widodo pada beberapa waktu bulan yang  lalu tepatnya tgl 21/3/-masih menjadi tanda tanya publik," kata J Adami, Tokoh Masyarakat Lampura, hari ini.

Belum usai masalah tersebut, imbuhnya, kini Sri Widodo membuat kebijakan yang membawa pada situasi makin "panas" di ruang lingkup Pememerintah Kabupaten setempat dengan mencopot jabatan Plt Kepala BPKAD Desyadi. Diduga kebijakan itu tanpa di dasari UU Dan Peraturan berlaku sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Dengan Surat Perintah  dengan Nomor : 800/32/II/38-LU/2018 tertanggal 25 Mei 2018, yang menyatakan bahwa Plt. Kepala BPKAD, Desyadi di copot dari Jabatannya dan di gantikan oleh Ir Micel Saragih yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retrebusi Daerah.

Menurut Informasi yang didapat, Surat Perintah Plt.Bupati, Sri Widodo tersebut keluar diduga terkait tidak maunya Desyadi mencairkan Dana sebesar Rp.5 Milyar (pencairan konsultan di dinas PUPR) yang menentang atas keputusan pimpinannya.

Diperoleh informasi bahwa Surat Perintah tersebut dikirim ke kediaman Mertua Plt Kepala BPKAD, Desyadi di Bandar Lampung, bukan ke Kantor BPKAD yang ada di lingkup Pemkab setempat, bahkan dalam Surat Perintah Plt.Bupati  tersebut adanya Kesalahan Penulisan Pangkat Jabatan yang tertulis dalam Surat tersebut yaitu Pembina IV/b, yang seharusnya IV/a.

Saat hal ini dikonfirmasikan dengan Kepala BKAD, Iwan Setiawan melalui telpon seluler membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa hal itu hanya kesalahan dalam penulisan saja.

"Itu hanya kesalahan dalam penulisan saja, biasa itu. Dan terkait surat yang di kirim tersebut setahu saya telah dikirim kepada yang bersangkutan ke Kantor BPKAD, bukan ke rumah mertua yang bersangkutan, (Desyadi-red)," terang Iwan, hari ini.

Menanggapi kemelut yang menerpa ruang lingkup di tubuh Pemkab Lampung Utara, Ketua LSM DPD LIPAN (Lembaga Pemantau Angggaran Negara) Kabupaten Lampura, Mintaria Gunadi mengatakan bahwa, "dengan adanya Pencopotan Jabatan Plt.Kepala BPKAD, Desyadi. Jelas Plt.Bupati Sri Widodo sudah terang-terangan melawan dan mengangkangi UU Pemerintah RI dan Peraturan yang berlaku," tegasnya.

Menurutnya, langkah Sri Widodo ini hanya akan menambah deretan panjang permasalahan yang ada khususnya tata kekola keuangan di Lampura saat ini. Sebelumnya, berbagai macam Aksi, dan problema yang ada dalam menghadapi persoalan keuangan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

"Oleh karena itu, saya minta kepada penegak hukum agar bisa menyikapi hal ini, yang mana kita ketahui Pelantikan ROTASI Jabatan yang lama sedang dalam proses kementrian Otonomi Daerah OTDA. Kini Kembali Sri Widodo telah memunculkan problema yang baru lagi, ini akan sangat berdampak buruk kepada keamanan dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah di Lampura," ungkapnya.

M.Gunadi Berharap Kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahya Komolo harus segera mengambil langkah mencopot Plt Bupati Lampung Utara, dan bukan hanya itu kepada penegak hukum Plt Bupati Lampung Utara, untuk segera dapat diperiksa semenjak dirinya menjabat Plt. Diduga banyak persolan keuangan yang semakin sambu rawut, maka patut diduga ada tindak pidana KORUPSI. Contoh Plt BPKAD dicopot yang diduga oleh karena dirinya tidak ingin menandatangani pencairan Dana Konsultan PUPR Lampung Utara.
Apapun kebijakan strategis yang diambil Sri Widodo selama ini hanya memicu kegaduhan di Lampura," imbuhnya.

Jurnalis : Danank Alkatiri





Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.