Header Ads

Jumlah Ojek Online Berlebihan Tidak Baik Bagi Keselamatan Lalu Lintas


LampungDaily.Com | Tanggapan tokoh masyarakat dan pakar hukum terkait Rencana Revisi UU No 22 Tahun 2009 terus memngalir. Kali ini, Armen Yasir SH, M.Hum Dekan Fakultas Hukum Unipersitas Lampung angkat bicara.

Dengan tegas Armen menyatakan tidak setuju Ojek Online (Ojol) masuk ke dalam agenda perubahan atau revisi UU tersebut.

"Saya melihat ojol itu bukan angkutan umum, angkutan umum itu KA, dan BUs, yang telah dipersiapkan Pemerintah. Sedangkan Ojol harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang disyaratkan bagi sebuah angkutan umum, apa-apa saja yang harus dipenuhi," katanya.

Kalau saya melihat, kata Armen, Ojol tidak memenuhi syarat untuk dijadikan kenderaan angkutan umum, karena belum memenuhi syarat bagi ketentuan yang berlaku seperti UU Lalu Lintas.

"Kalau mau direvisi, apakah kita harus melakukan revisi secara total, khan tidak mungkin. Kesiapan-kesiapan yang lain pun harus di lihat, karena itu, menurut saya dalam undang-undang lalu lintas tidak memasukkan Ojol dalam kategori kenderaan angkutan umum," ujarnya, saat ditemui diruang kerjanya, hari ini.

Yang Kedua, lanjut Armen, disini saya mengharapkan pemerintah itu harusnya memang menyediakan angkutan umum itu untuk semua pihak, baik itu pemerintah pusat maupun didaerah, bahwa ada angkutan umum mungkin bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang sifatnya masyarakat tidak berdesak-desakan dengan kondisi riil sekarang, seperti kepadatan lalu lintas karena terlalu banyaknya angkutan pribadi yang digunakan dan banyaknya angkutan-angkutan online yang berlebihan. Kondisi ini kadang-kadang juga mengganggu dalam lalu lintas itu sendiri.

Menurut saya dalam perubahan UU itu perlu diambil langkah-langkah yang tegas bahwa Ojol itu hanya untuk mengantar barang saja, bukan untuk angkutan umum pada masyarakat pada umumnya.

"Saya menghimbau agar rencana revisi itu tidak memasukkan Ojek Online sebagai angkutan umum. Sebaliknya, pemerintah harus mempersiapkan KA atau Bus, sehingga masyarakat tidak menggunakan kenderaaan pribadi, kecuali keperluan antar kota,"pungkasnya.

Dengan demikian akan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan. Dan fasilitas jalan kita tidak penuh dengan ledakan jumlah kendaraan yang terus meningkat.

Sementara Pakar Hukum DR Marsanuddin  SH, MH, Rektor Univesitas Saburai kurang sependapat adanya wacana revisi UU LAJ terkait Ojek Online Sebagai Moda Transfortasi Umum.

Dia mengatakan bahwa era reformasi industri sekarang perlu disikapi dengan matang, ini barangkali tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif guna menghadapi dinamika perkembangan laju transfortasi ini dengan lahirnya UU lalu lintas.

"Mau tidak mau, suka tidak suka tentang revolusi industri ini memang sangat cepat sekali, tentu ini merupakan PR kita bersama, sehingga kedepan kembali lagi bagaimana pada asfek pemanfaatan untuk bisa kita terima," katanya.

Editor : Ummi Khalsum



Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.