Header Ads

Terjadi di Lamtim! Derajat Wartawan Lebih Rendah dari Tukang Parkir


LampungDaily.Com | Ketika meresmikan Gedung Media Centre beberapa pekan lalu, Plt .Bupati Lamtim  Zaeful bokhari menyebutkan "Media adalah  mitra  kerja  kita,". Namun ucapan itu, saat ini ibarat buih ditengah laut.

Pasalnya, "Kalimat Indah" yang  diucapkan oleh orang nomor satu di Lamtim dalam sebuah acara jumpa pers  yang di gelar  oleh dinas kominfo di gedung  Media Centre Setempat  beberapa waktu itu tak berjalan, alias cuma mimpi.

Hal itu menyusul keresahan para jurnalis di Lamtim akibat dipangkasnya anggaran di Dinas Kominfo Lamtim.

Kepala Dinas Kominfo Lamtim Drs.Hasbie Aska ,ST membenarkan adanya penyusutan anggaran bagi kebutuhan media. Pada satu sisi pihaknya dipusingkan dengan bertambahkan jumlah media yang masuk, sementara anggaran tak bertambah. Akibatnya, alokasi kontrak MoU dengan sejumlah media menjadi ciut.

Akibat kebijakan ini, kemesraan Pemkab Lamtim dengan media saat ini kurang mesra. Lebih parah lagi, beredar di WA Group sejumlah wartawan telah membentuk "oposisi" guna mengkritisi Pemkab Lamtim.

Fakta dilapangan yang terjadi terkesan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di duga kurang memiliki kepekaan dan perhatian terhadap media yang ada di daerah, baik itu media Cetak, elektronik dan online untuk membina hubungan kemitraan dengan media.

"Seyogyanya memang harus bersinergi, agar kita bisa menyampaikan info-info pembangunan ke masyarakat. Karena Pemkab sangat membutuhkan hal itu agar pesan pembangunan bisa cepat tersaji ke masyarakat, dan Dinas Kominfo paham soal hal ini," kata Sofyan, jurnalis sebuah Portal Berita di Lampung.

Hal yang sama juga diakui oleh Toni, Kepala Biro Jakarta Daily ini juga menyayangkan kalau sampai terjadi hubungan yang kurang harmonis antara para wartawan dengan Pemkab terus berlanjut. "Ya, tanpa bermaksud menggurui dan mendikte, Pemkab Lamtim semestinya lebih ahli dalam mensiasati anggaran yang kini menjadi kendala hubungan antara jurnalis dengan Pemkab," katanya.

Selanjutnya, Toni menilai kebijakan Pemkab Lamtim melalui Dinas Kominfo saat ini sungguh ironis. Pasalnya, jika dalam setahun satu  Media hanya mendapatkan jatah anggaran dana 1.500.000 rupiah alamat aroma miskomunikasi akan berlanjut.

"Bayangkan Bang, kalau 1,5 juta pertahun dibagi 365 hari, itu tak lebih dari Rp. 5000/hari. Artinya, itu lebih tinggi dari pendapatan tukang parkir. Tanpa disadari ini bentuk pelecehan, wajar kalau banyak rekan wartawan yang marah dan tersinggung," katanya.

Sementara itu, salah seorang staff dinas Kominfo yang meminta agar jati dirinya tidak dituliskan membenarkan bahwa hubungan yang kurang harmonis para jurnalis dengan Pemkab Lamtim tersebut terjadi karena minimnya anggaran yang ada di kominfo.

"Dana yang ada di Kominfo Lamtim tidak sebanding dengan jumlah media yang ada di daerah ini dan terdata di kominfo," ujarnya.

Jurnalis : Niki Putune Sinten


Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.