Header Ads

PT SIL dan Kementrian Kehutanan Kalap dalam Mempertahankan Keabsahan Register 45


LampungDaily.Com | Persidangan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Mengala nomor 07/Pdt.G/2017/PN.MGL yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan secara langsung Hakim Nor Ihwan dan Anggota Hakim Juanda Wijaya serta Hakim Muhammad Juanda Parisi dengan Penggugat Hj Mustika Renny dan Hi Hendy T Haroen melawan PT Silva Inhutani Lampung sebagai Tergugat 1 dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai Tergugat 2.

Agenda persidangan mendengarkan Ahli Profesor Nur Hassan Ismail dari Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai ahli Agraria yang dihadirkan PT Silva Inhutani Lampung (PT SIL) dan Ahli Gunando Agung Prasetyo sebagai ahli Kehutanan adalah pensiunan PNS Kehutanan yang dihadirkan oleh Kementrian Kehutanan berlangsung hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 dan selesai sekitar jam 10 malam.

Pengacara Ir Tonin Tachta Singarimbun SH menyatakan keberatannya kepada Majelis Hakim atas yang mengaku Ahli dari Kehutanan tersebut, karena yang bersangkutan masih menerima uang pensiun dari Kehutanan, bukan Dosen dan secara formal pendidikannya bukan S3 dan hanya pensiunan.

Menurut Tonin, kalau semua orang bisa jadi Ahli karena pensiunan maka rusaklah hukum ini demikian juga kalau yang bersangkutan mau memberi keterangan sebenarnya bukan Ahli tetapi fakta. Tapi karena Kehutanan telah jadi pihak tergugat 2 maka sudah tidak relevan lagi.

Dalam persidangan beberapa kali Ahli Agung yang dihadirkan Kehutanan tersebut menyatakan dirinya sebagai Kementerian Kehutanan oleh karena itu mendapat protes dari Advokat Tonin demikian juga Hakim Anggota Juanda Parisi menyatakan bingung dengan keterangan Ahli yang beberapa kali juga menyatakan keterangannya sebagai Kementerian Kehutanan.

Sekitar 21/2 jam pemeriksaan Ahli tersebut diantaranya skors ISOMA Magrib. Tonin beberapa kali meminta Ahli untuk menjawab ya atau tidak saja karena awak media melihat Ahli tersebut memberikan keterangan tang tidak relevan dengan pertanyaan.

Masyarakat yang lahannya telah tercaplok menjadi kawasan hutan Register 45 harus legowo melepaskan lahannya jika dihubungkan dengan keterangan Ahli Agung tersebut.

“Setelah Menteri Kehutanan mengeluarkan SK penetapan hutan dan terhadap lahan2 yang telah dimasukan kedalam kawasan hutan tersebut, maka UU Kehutanan yang berlaku yang disebutkannya sebagai privat sehingga berlaku pidana kehutanan” dan dalam keterangannya yang lain juga menerangkan adapun “Mesjid atau Rumah Ibadah yang telah masuk kedalam kawasan kehutanan maka yang menjalankan Ibadah akan tunduk kepada UU Kehutanan, dan terhadap orang yang merasa lahannya telah dimasukkan kedalam kawasan hutan maka dapat mengajukan enclave ke kami (Kehutanan) maka pasti akan diberi," katanya.

"Kehutanan (kami) tidak pernah salah pasti benar yang terjadi adalah masyarakat mengaku memiliki setelah penetapan kehutanan di SK kan," imbuhnya.

Kuasa Hukum Penggugat Adv. Singarimbun beberapa kali menguji Ahli tersebut atas keterangannya sebelum SK penetapan hutan dikeluarkan, maka ada Berita Acara dan dibacakan oleh Singarimbun beberapa bagian dari Berita Acara yang telah menjadi bukti dalam persidangan “lahan kehutanaan yang dipasang tapal batas sementara berasal dari Rwgister 45, ex HPH dan lahan masyarakat”, “masyarakat talang batu memohon untuk tetap dan minta pembinaan” dan tidak ada berita acara lain yang berseberangan dengan keterangan pada Agustus 1986," ujar Tonin dan Ahli tidak memberikan keterangannya mengenai itu kecuali menyatakan Kami (Kehutanan) sudah sesuai dengan prosedur dan silahkan mengajukan permohonan kalau mau jika lahannya belum selesai.

Hal lain ditanyakan juga mengenai kewajiban dalam SK tahun 1997 yang mengharuskan pengukuran ulang dan kewajiban PT Silva untuk memasukkan atau mengeluarkan lahan yang sebelumnya milik masyarakat dan Ahli tersebut hanya menyatakan SK tersebut ada texstual dan kontennya. Selanjutnya Singarimbun memotong isi SK tersebut tidak ada keterangannya jadi tidak usah menggurui jawab saja ya atau tidak.

Pada pemeriksaan Ahli dari Universitas UGM memanas setelah keterangan yang diberikan Ahli mengenai maksimal luas tanah Adat karena mana mungkin tanah adat bisa melebihi 5 hektar katanya.

Terucap dari Singarimbun “Ahli ini tidak kompeten” akibat setiap pertanyaan maka jawabnnya tidak relevan sehingga ada keributan dan secara berwibawa Ketua Majelis mengambil alih sehingga persidangan dilanjutkan kembali.

Tonin mengingatkan “Ahli inikan Ahli Agraria” dan langsung dipotong Ahli yang kelihatannya merasa kompetensinya diusik dan sekali lagi Ketua Majelis menenangkan Ahli tersebut.

Ahli dari UGM Profesor Nur Hassan Ismail merasa tidak ada menerangkan tentang AJB dapat dibatalkan oleh Pengadilan Pidana akibat Tonin menanyakan pada ketentuan UU Notaris yang mana AJB dapat dibatalkan oleh Pengadilan sementara Ahli tersebut memberikan keterangan pada waktu Tergugat 1 menanyakan AJb yang telah menjadi barang bukti dan disita pada pengadilan pidana akan menjadi batalah AJB tersebut.

Profesor UGM yang dihadirkan sebagai ahli agraria tersebut melebarkan keahliannya juga mengenai PTUN dan Kenotarian sehingga pada beberapa kesempatan Ketua Majelis mengingatkan “jawab saja Ya atau Tidak” sesuai pertanyaan Penggugat dan ada juga pernyataann tegas dari Ketua Majelis Nor “jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan penggugat”.

Awak media melihat ada yang aneh dari Ahli UGM tersebut yang menyatakan saya tidak bisa langsung menjawab dan oleh Tonin langsung di hajar, “saya tidak ada meminta Ahli menerangkan mengenai Kehutanan atau HTI tapi “aneh juga ya Ahli ini bisa menjawabnya ke arah pokok perkara” dan kelihatan setelah itu Ahli lebih berhati hati.

Persidangan dilanjutkan hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 untuk penyerahakan kesimpulan.

Jurnalis: Chandra Foetra S
Editor : Niki Putune Sinten



Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.