Header Ads

Mahasiswa Gelar Aksi Tolak UU MD3, Ini Tanggapan Ketua DPRD Mesuji


LampungDaily.Com | Puluhan mahasiswa dan mahasiswi Islam Indonesia Komisariat (PMII Kom) STIES DHM dan BEM STIES DHM gelar aksi ujuk rasa dihalaman kantor DPRD Kabupaten Mesuji, (Rabu,14/03/2018).

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dalam rangka menolak Undang-undang MD3 yang mereka anggap sangat bertentangan dengan masyarakat dan kalangan lainnya serta terkesan mengintimidasi dengan adanya pasal-pasal baru UU MD3 tersebut.

Adapun tuntutan dari para mahasiswa/i yang berunjuk rasa terkait  penolakan UU MD3, yaitu :

1. Penolakan terhadap pasal-pasal kontroversial yang sebagai mana dengan pasal 73 ayat (4) yang berbunyi. " Dalam hal badan hukum dan / atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepolisian negara republik indonesia".

2. Pasal 122 huruf K yang berbunyi, " Dalam menjalakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 121A, MKD bertugas mengambil langkah umum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPRD dan anggota DPR ".

3. Pasal 245 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi, ayat (1), " Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk menyelidik terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tidak pidana harus memdapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah kehormatan dewan", dan ayat (3) yang berbunyi, " Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR, tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati ataupun pidana seumur hidup, disangka melakukan tindak pidana khusus.

Adapun tuntutan lainya yang disampaikan puluhan mahasiswa/i dari Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat  (PMII Kom) STIES DHM dan BEM STIES DHM dalam aksi unjuk rasa penolakan UU MD3 tersebut dihalaman gedung DPRD Kabupaten Mesuji yaitu.

1. Menuntut President mengeluarkan Perpu UU MD3,
2. Menuntut MK untuk melakukan uji terkait UU MD3,
3. Menuntut DPRD Kabupaten Mesuji (Lampung) untuk menyampaikan tuntutan ke DPR RI.

Ketua DPRD Kabupaten Mesuji, Fuad Ammruloh, SE, sangat mengapresiasi tindakan unjuk rasa penolakan UU MD3 yang dilakukan para mahasiswa/i kepada DPRD Kabupaten Mesuji. Dirinya secara pribadi dan mengatas namakan sebagai ketua DPRD  dan sebagai Ketua Nasdem Kabupaten Mesuji, sangat mendukung terhadap penolakan UU MD3, selain itu dirinya pun berharap UU MD3 bisa dikembalikan kepada mekanisme yang lama.

" Kalau saya sebagai Ketua DPRD, sebagai Fraksi Nasdem secara pribadi dan sebagai bagian dari salah satu masyarakat dengan tegas menolak UU MD3 yang baru, bukan dari pasal perpasal, tapi berharap UU MD3 itu dikembalikan kepada UU MD3 pertama," tegasnya.

Kan tadi saya menyebutkan, ada pasal 84, ada pasal 73,  dan ada juga pasal 122 huruf K serta pasal pasal lainya UU MD3, nah pasal-pasal ini saya lihat tidak meng-akomodir suara dari masyarakat, bahwa masyarakat ini ketika menyampaikan diberikan ruang, karena kita ini adalah wakil rakyat dan kapasitas kita sebagai wakil rakyat ini membawa suara masyarakat kesini, tetapi memang perlu saya sampaikan melalui mekanisme kesini kan kita melalui Parpol, ungkapnya.

Lanjut Fuad kepada awak media menjelaskan, " Kalau tadi ada peristiwa bahwa teman-teman dari mahasiswa tidak jadi meminta tanda tangan untuk penolakan UU MD3, saya sanggup menanda tangani penolakan tersebut, tapi kalau atas nama lembaga DPRD saya tidak mau membawa nama lembaganya, karena kewenangan kita bukan kepada Undang-undang, tapi kewenangan kita pada Peraturan Daerah (Perda), tapi kita lembaga DPRD kalau mengkritisi Undang-undang saya fikir tidak, justru kita itu turut taat kepada aturan yang lebih tinggi, tapi kalau ditanya menolak atau tidak terhadap UU MD3, saya nyatakan kembali bahwa saya menolak, MD3 itu saya secara pribadi berharap kalau bisa dikembalikan kepada mekanisme yang lama," tegas Fuad.

" Saya dukung penolakan MD3 ini, karena saya melihat ada koridor yang membahayakan, seperti contoh ada penambahan kursi di DPRD, ngapain ditambahkan, toh sudah cukup segitu, ini hanya akan buang-buang energi, buang-buang anggaran saja, yang jelas saya sepakat apa yang diaspirasikan teman-teman untuk mendukung penolakan UU MD3," tutupnya.

Jurnalis : Chandra Foetra S.

Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.