Header Ads

Ini Isi Surat Bupati Mesuji ke KPK


LampungDaily.Com | Upaya pencegahan terjadinya tindakan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Bupati Mesuji Khamamik mengirimkan surat permohonan dengan No.600/771/IV.07/MSJ/2018.

Surat itu berisi permohonan pendampingan atau saran serta petunjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawal seluruh proses pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) baik kontraktual maupun secara swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Mesuji.

Demikian hal tersebut di ungkapkan Plt.Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Mesuji, Najmul fikri,S.IP,M.IP saat di temui di ruang kerjanya, senin (12/03/2018).

Tentunya dari upaya tersebut yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil (tidak diskriminatif) dan akuntabel.

Selama ini semua orang berpikir bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkup Dinas Pekerjaan Umum diwarnai oleh praktek KKN, seseorang jika ingin memperoleh proyek pekerjaan harus menyetorkan sejumlah uang kepada oknum dinas, "mulai hari ini dengan diajukannya surat kepada KPK tersebut sebagai wujud deklarasi, niatan yang tulus serta serius untuk menampik isu-isu miring yang dialamatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum," terang Najmul.

Menurutnya, dengan upaya ini Pemerintah Kabupaten Mesuji optimis akan mengembalikan citra Dinas Pekerjaan Umum menjadi Positif sehingga didalam melaksanakan pekerjaan guna menjawab permasalahan masyarakat dapat efektif tanpa dihantui perasaan takut dan bersalah.

"Oleh karenanya menindaklanjuti surat Bupati Mesuji tersebut, kami menerbitkan surat edaran dengan No.600/87/IV.07/MSJ/2018. Yang di tujukan kepada segenap komponen pengelola barang/jasa serta seluruh pegawai di DPUPR baik PNS maupun tenaga honorer agar dalam menjalankan tugasnya menghindari diri dari praktek KKN, pungli serta perbuatan tercela," imbuhnya.

Adapun isi surat edaran tersebut meliputi di antaranya :

1.Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

2.Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.

4.Menghindari pertentangan kepentingan (confict of interest) dalam melaksanakan tugas.

5.Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang - undang dalam melaksanakan tugas tugas terutama kepada karyawan yang ada di bawah pengawasan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.

6.Menyampaikan informasi penyimpangan integritas di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten mesuji dan turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang di laporkannya.

Jurnalis : Boim/Robi
Editor.  : Chandra Foetra S.

Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.