Dinsos Tanggamus Tanggapi Berlarutnya Pungli PKH Harus Ada Laporan Tertulis - LAMPUNG DAILY

Breaking News

Home Top Ad

Post Top Ad

Jumat, 30 Maret 2018

Dinsos Tanggamus Tanggapi Berlarutnya Pungli PKH Harus Ada Laporan Tertulis


LampungDaily.Com | Dugaan Pungli dana PKH Pekon Suka Padang Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Pendamping PKH Lindayani dan Endang serta Kepala Pekon Amir Hamzah, “buang tilas”  tanda tangani dan kirim berkas klarifikasi Ke Pihak Dinas Sosial dan mengaku sudah Clear dengan Musyawarah. 

Sementara itu, Kabid Jaminan dan Bantuan Sosial minta pengaduan masyarakat lewat Media Online, agar mudah menanganinya dengan tegas.

Diketahui, Pihak Dinas Sosial Kabupaten setempat,  telah melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan dasar berita acara klarfikasi yang di buat oleh para pendamping dan Kepala Pekon terkait. Sebagaimana klarifikasi pendamping, bahwa semua itu sudah di musyawarahkan di Pekon di hadiri Polsek, Bhabinkamtibmas, Kepala Pekon  dan anggota KPM. Untuk pengambilan dana  yang dilakukan Ketua kelompok Sumiah secara kolektif.

(Photo: Berkas dokumen Klarifikasi versi pendamping PKH Kecamatan Cukuh Balak berserta Kepala Kakon Suka Padang.)

“Soal dugaan pungli dana PKH Suka Padang sudah kami klatifikasikan dengan pihak terkait dan dikoordinasikan dengan Korwil, Koorkab PKH, dengan dasar berita acara yang di tanda tangani pendamping PKH Lindayani berikut diketahui Koorkab Habibullah, Koorwil Irpangi dan Ketua PPKH Tanggamus,”

Demikian disampaikan Kabid Jaminan dan Bantuan Sosial Disos Tanggamus, Ismail diruang kerjanya, mewakili Kadis Rustam, Rabu 28 Maret 2018.

Dijelaskan Ismail, dalam hal ini, sebagaimana koordinasi dari Sekda Andi Wijaya, sebelumnya merencanakan akan segera memanggil Camat, Kakon Suka Padang dan Pendamping PKH serta mengundang Kapolsek. Akan tetapi menurut surat berita acara yang dikirim kepada pihak Dinsos, soal PKH Suka Padang sudah clear, maka Sekda tidak jadi melakukan pemanggilan.

Adapun isi dalam berita acara, di cantumkan klarfikasi bahwa pendamping PKH Kecamatan Cukuh Balak  tidak melakukan pungli sebagaimana diberitakan oleh tim media online AJOI Tanggamus.

Kemudian, masalah selisih dana yang diterima KPM dengan jumlah dana yang masuk di tahap IV  TA 2017, juga telah di klarifikasikan bahwa jumlah dana masuk tahap 4 Rp390.000, KPM yang langsung melakukan penarikan via BRI  link sejumlah Rp350.000.

Dari itu, masih menurut Ismail,  KPM memberikan sukarela kepada pihak BRI Link sebesar Rp10.000. maka sisa saldo di rekening Rp30.000.  Lalu, KPM menerima dana PKH sebesar Rp300.000 dari Ketua Kelompok yang melakukan penarikan.

“Untuk uang penarikan Rp50.000 oleh Ketua Kelompok, diberikan KPM secara sukarela, sebagai uang transport Ketua Kelompok, karena lokasi agen BRI Link berlokasi jauh,”katanya membacakan surat klarifikasi dari pendamping PKH.

Sebagai perimbangan data infromasi dan fakta lapangan, sesuai data informasi Lampungsai.com dan Lampung Daily yang ada serta bukti record sumber serta pengakuan Ketua Kelompok.

Bahwa (sumber) merasa tidak pernah memberikan Rp50.000 kepada Ketua Kelompok. Dan kejadian serupa pun pernah terjadi mencapai Rp150 Ribu/KPM. Ketua Kelompok lah yang langsung mengambil dalam amplop dan KPM merasa keberatan.

Pengakuan dari Ketua Kelompok Sumiah, bahwa penarikan dana itu sesuai intruksi dan di setorkan kepada Pendamping PKH serta Kepala Pekon sebatas uang rokok. Terlebih pendamping melakukan pertemuan sebagai bentuk klarifikasi ada kesepakatan uang administrasi Rp20 Ribu/KPM, sebagai uang kosumsi, ketika ada pertemuan.

Ismail mengungkapkan, soal ini, dirinya baru mengetahuinya, sebab sebagaimana pengakuan dari Lindayani dan Endang selaku pendamping PKH, setiap pencairan dana PKH tidak ada pungli.

“Sesuai aturan PKH, memang  tidak dibolehkan, baik ketua kelompok, pendamping PKH atau siapapun, karena itu hak dari KPM dan harus peserta KPM itu sendiri  yang datang langsung mengambil dananya,” ujarnya saat mendengar bukti record Lampung Sai dan Lampung Daily sodorkan dan beberapa dokumen surat pernyataan sumber (KPM) bermaterai.

Masih menurut Ismail, sesuai dokumen rekord yang ada, yang baru di ketahuinya dan di dengar  dari kawan-kawan media. Dirinya meminta dibuatkan pengaduan resmi lewat media online, agar mudah menanganinya.

“Tolong di buatkan pengaduan masyarakat lewat media online, biar kita mudah menanganinya. Terlebih adanya dugaan pungli mencapai Rp150 Ribu/KPM, dan pengakuan-pengakuan. Sanksinya sangat berat, sebab Pungli tidak boleh tanpa alasan apapun dan bentuk apapun, dalam aturan pungli itu harus dikenakan sanksi,” tegasnya.

Ismail menambahkan, dalam hal ini perlu di himbau kepada masyarakat, bahwa siapapun yang mengetahui adanya pungli, potongan-potongan, untuk menginformasikan kepada pihak Disos.

“Kepada Masyarakat di himbau, siapapun orangnya, jika mengetahui soal pungli,  tolong informasikan kepada kami, karena semua ini sangat merugikan KPM dan merusak citra Dinsos, apa lagi data akurat sebagaimana yang ada saat ini, kita senang betul dan akan turun,”ungkapnya. (Azhimi/Budi WM/Rendi Ronaldo)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Post Bottom Ad