Buntut Dugaan Pungli di Pekon Argopeni, Warga Ancam Sampaikan Mosi Tidak Percaya - LAMPUNG DAILY

Breaking News

Home Top Ad

Post Top Ad

Senin, 19 Maret 2018

Buntut Dugaan Pungli di Pekon Argopeni, Warga Ancam Sampaikan Mosi Tidak Percaya


LampungDaily.COM | Malam ini, (19/3) warga Pekon Argopeni menggelar "rapat" mendadak guna menyikapi perkara dugaan pungli yang melibatkan oknum Pekon. Warga dan sejumlah tokoh masyarakat menganggap perlu segera melakukan Rembuk Pekon.

Warga mendesak Rembuk Pekon suatu keniscayaan mengingat Kepala Pekon yang diundang guna meluruskan miskomunikasi dan dugaan-dugaan miring yang terjadi selama ini tak hadir dalam pertemuan. Akibatnya, sejumlah warga mendesak akan menyampaikan mosi tidak percaya.

Sebelum ini, masyarakat pekon/desa  Argopeni, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus Lampung, sudah mulai dapat mengerti akan permasalahan yang menimpa kepala pekonnya.

"Kalau kepala pekon merasa tidak salah kenapa harus takut," ujar salah satu warga Argopeni. Lalu ada salah satu warga menambahkan, "Sudah kita rembuk pekon aja, biar tau duduk persoalannya,"

Di Pekon Argopeni saat ini, terkait dengan pemberitaan tentang kepala pekonnya, menjadi topik hangat dan menjadi perbincangan publik.  Pembicaraan itu tak hanya di warung kopi, Mushola, dan area kumpul lainnya sembari minum kopi, bahkan antar petani kampung pun ikut membicarakannya.

Oleh karena itu, warga menganggap BHP (selaku wakil masyarakat ) agar segera mengambil sikap, supaya masyarakat Argopeni kembali harmonis bertetangga, tidak lagi terkotak-kotak.

Lalu pada malam ini, Senin(19/3), HA, Ketua Karang Taruna Pekon Argopeni mengatakan melalui pesan suara via WhatsApp (WA),

"Itu udah kumpul semua, kepala pekonnya sama aparaturnya diundang gak ada yang datang sama sekali, malam ini BHP ketempat Kakonnya untuk jemput Kakonnya, jemput bola, sekarang masyarakat sudah kumpul semua, untuk mendapat laporan pertangung jawaban add dari kakon Argopeni, BHP saat ini di rumah Kakon," tutur HA, seperti yang terucap dalam pesan WA Messenger, sesaat yang lalu.

Karena sebelumnya telah diberitakan di beberapa media online, berdasarkan laporan warga setempat, dugaan keluhan masyarakat terkait pelayanan pembuatan e-KTP dan program (sertifikat) prona diduga dikenakan biaya bervariasi.

Seperti diwartakan sebelumnya, bahwa   Kepala Pekon Argopeni Kecamatan Sumberejo melalui Pokmas dan Aparat Pekon diduga melakukan pungli dalam memasang tarif pembuatan sertifikat tanah di program Prona tahun 2017, yang dalam ketentuannya adalah gratis. Sehingga banyak masyarakat yang notabane adalah masyarakat miskin mengeluhkan pungutan tersebut, seperti yang dialamai KR (58) salah satu warga Pekon Argopeni yang ditemui di rumahnya, kamis- (15/3/18)

Menurut warga yang berhasil ditemui menjelaskan bahwa dia adalah salah satu masyarakat yang membuat sartifikat tanah melalui program prona tahun 2017, dan untuk pembuatan sartifikat tanahnya itu pihaknya diharuskan mengeluarkan uang sebesar Rp. 900.000 ke aparat pekon atas perintah Kakon Argopeni.

"Saya didatangi oleh pak RT atas perintah Pak Kakon  untuk menagih biaya sertifikat prona sebesar Rp.900.000, tapi karena saya belum memiliki uang untuk membayar lalu pak RT pamit pulang sembari mengatakan sertifikat saya akan ditahan oleh kakon," ujarnya sedih.

Senada, hal ini juga dialami oleh SR (36) pekon argopeni, bahwa dia dipungut biaya pembuatan sertifikat tanah program prona tahun 2017 sebesar Rp 800.000 oleh Agus Ketua POKMAS dan juga menjabat sebagai Kaur di pekon Argopeni tersebut.

"Saya dipaksa untuk melunasi biaya pembuatan sertifikat tanah pertengahan puasa tahun kemarin oleh Agus, padahal sudah saya katakan nanti aja mas setelah lebaran aja. Tapi Dia (Agus-red) berkilah bahwa biayanya untuk pelunasan di BPN Tanggamus, ya karena saya orang awam akhirnya saya bayar aja," jelasnya sambil menujukkan kwitansi.

Dilain pihak, saat di konfirmasi ke aparat Pekon Argopeni, Ahmad nizar salah satu Anggota Pokmas dan juga Anggota LPM (Lembaga Pemberdaya Masyarakat)  membenarkan pungutan tersebut.

"Memang benar tarif pembuatan sertifikat tanah diprogram Prona tahun 2017 dipungut biaya sebesar Rp 500.000.00, tetapi itu berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat," ungkap Ahmad nizar di rumahnya.

Jurnalis : Azhimi/Amirudin/Tim media Online
Editor : Niki Putune Sinten



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Post Bottom Ad