Berdasarkan Fakta Persidangan Register 45, Tonin optimis Keturunan Bahusin Dimenangkan - LAMPUNG DAILY

Breaking News

Home Top Ad

Post Top Ad

Sabtu, 17 Maret 2018

Berdasarkan Fakta Persidangan Register 45, Tonin optimis Keturunan Bahusin Dimenangkan


LampungDaily.Com | Ternyata masyarakat yang merasa lahannya telah dimasukkan kedalam kawasan Kehutanan pada tahun 1993 dengan SK Nomor 785/Kpts-II/1993 tertanggal 20 November 1993 sebagai penetapan kawasan register 45 yang lahannya berasal dari eks register 45 berdasarkan SK Nomor 688/Kpts-II/1991 tanggal 7 Okt 1991 seluas 32.500 yang adalah lahan masyarakat Adat Merga Mesuji pada tahun 1940 diserahkan untuk peruntukan hutan Rimba Larangan + eks HPH + lahan rakyat sehingga luasnya menjadi 43.100 Ha yang kemudian dikurangi menjadi 42.100 menjadi SK Nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Feb 1997 yang dibebani pada diktum 1 ayat 2 Direktur melakukan pengukuran ulang dan pada Diktum 4 ayat 1-2 mengenai kewajiban PT Silva Inhutani Lampung untuk melepaskan lahan atau memasukkan lahan dengan membayar sawah, lahan pihak ke3, lahan milik dan lain-lain.

Maka oleh karena itu, menurut Advokat Tonin T Singarimbun SH sebagai wujud diakuinya lahan rakyat pada berita acara pengukuran Agustus 1986 yang mana dokumen tersebut melekat dalam penerbitan SK tahun 1993 selanjutnya diserahkan pengelolaannya dengan SK tahun 1997 kepada PT SIL.

Dalam persidangan panas nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mgl dengan Penggugat Hj Mustika Reny dan Hi Hendy T Haroen melawan PT Silva Inhutani Lampung dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari pemantauan awak media tidak ada satupun pembuktian dari Para Tergugat telah dibayarnya lahan rakyat khususnya di Talang Batu yang menjadi korban perluasan Register 45 Sungai Buaya yang luas awalnya 32.500 Ha menjadi 43.100 Ha, ada juga masyarakat yang akan mengajukan gugatan karena fakta dilapangan luasnya telah merambah menjadi 65.000 Ha sebagai akibat lahan2 sepanjang jalan lintas sumatera telah diduduki masyarakat sehingga di desak kearah Timur.

Dengan ringannya Ahli Prof. Nor dari UGM mengatakan pembatalan SK Kehutanan dapat dilakukan oleh yang mengeluarkan atau atasan yang mengeluarkan atau melalui PTUN. Lain lagi Ahli Agung eks PNS Kehutanan lebih enteng lagi memberikan solusi “ajukan saja ke Kehutanan” untuk dikeluarkan dari kawasan Kehutanan.

Yang diketahui segala upaya yang telah ditempuh masyarakat dan belum ada hasilnya, dan Advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH tampaknya akan menempuh jalan sesuai pendapat Ahli tersebut guna melindungi dan memperjuangkan lahan masyarakat sebagaimana disebut pada Berita Acara Agustus 1986 tersebut maupun lahan yang telah dijarah dengan dalil SK tahun 1997 telah mencapai 65.000 Ha.

Masyarakat sangat memimpikan dan mengharapkan Ketua Majelis yang adalah Ketua PN Menggala Nur Ihwan SH MH dan Hakim Anggota Juanda Wijaya SH dan Muhammad Juanda Parisi SH akan mengandalkan fakta persidangan dan keyakinan berdasarkan fakta persidangan dan pemeriksaan setempat.

Mengikuti fakta dipersingan tersebut, maka sudah jelas Silva dan Kehutanan tidak ada bukti memiliki lahan untuk perluasan register 45 sebagaimana lahan 400 Ha itu jaraknya 7 Km dari batas lahan register 45 saat masih luas 32.500 sehingga lahan2 yang bukan eks HPH di Desa Takang Batu dan dusun-dusunnya ditelan begitu saja berdasarkan SOP Kehutanan sendiri dengan mengabaikan tanah  yang sudah didiami dan tanam tumbuh lebih dari 20 tahun yang dapat dibuktikan tahun 1940 itu.

Bahusin adalah Ayah Andulah Bahusin yang menyerahkan lahannya 32.500 Ha kepada Hindia Belanda dan menyisakan 16.000 Ha untuk warisnya. Inilah permasalahan karena Ahli tersebut tidak pernah ada dalam hidupnya, tanah di Lampung dapat puluhan ribu hektar dapat dimiliki rakyat atau masyarakat sebelum kemerdekaan.

Dengan ilmu Agraria yang mengelompokkan tanah berdasarkan 2 ketentuan yang sudah ada kepemilikannya dan yang tidak ada kepemilikannya. Dan lahan yang belum ada kepemilikannya dibagi dua lagi yaitu milik kehutanan dan APL. Oleh Profesor tersebut maka lahan APL dikuasai oleh Negara sebagaimana UUD cetusnya. Tanpa memperdulikan lahan 32.500 Ha yang diserahkan Bahusin kepada Pemerintah Hindia Belanda demikian juga lahan 16.000 Ha yang diwariskan kepada keturunannya maka Profesor tersebut secara tersembunyi ingin menyatakan lahan Bahusin tersebut adalah kawasan kehutanan atau APL sehingga tidak ada kewajiban Silva atau Kehutanan membayar atau mengeluarkan lahan masyarakat dalam hal ini milik Mustika Reny seluas 400 Ha yang dibeli secara sah dari keluarga Abdulah Bahusin dengan akta otentik AJB.

Dengan tidak adanya bukti berupa batas lahan pada tahun 1991 yang mana lahan 400 Ha termasuk didalamnya, maka PT Silva dan Kehutanan secara legowo melepaskan lahan 400 Ha tersebut sebagaimana kata kedua Ahli dengan entengnya dalam memberikan keterangan cara melepaskan lahan dan ini, ujar Tonin sudah dipersidangkan loh, kok masih ngotot saja. Apa si Silva dan Kehutanan  budek dalam mendengar keterangan Ahli yang dihadirkannya? Jadi kenapa tidak tergugah sampai persidangan harus diputus.

Inilah keadannya sekarang antara perbuatan dan perkataan tidak sejalan wong sudah ada bukti Abdulah Bahusin mendiami lahan 400 Ha dan sekitarnya sejak tahun 1940, "maaf maaf ini ya Keramat Rimba larangan seluas 300 Ha itu Kakeknya Abdulah Bahusin loh jadi kalau mereka orang biasa mana mungkin bisa hidup disana sebagaimana sekarang ke lokasi saja masih sulit,".

Dengan bukti dan saksi serta ahli di persidangan, maka Tonin optimis kini saatnya keturunan Bahusin dimenangkan begitu juga Masyarakat Merga Mesuji.

Jurnalis : Chandra Foetra S.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Post Bottom Ad