Header Ads

Akhir dari dagelan Kehutan dan PT. Silva di Register 45 Sungai Buaya


Masyarakat Mesuji akan mendapat keadilan setelah bertahun-tahun mengalami dampak Caruk Marut Register 45 Sungai Buaya akibat ulah Kementrian Kehutanan dan PT. Silva Inhutani Lampung.
LampungDaily.Com | Perkara perdata perbuatan melawan hukum mengenai perambahan lahan masyarakat oleh Kehutanan dan PT Silva Inhutani Lampung di kawasan hutan produksi tetap Register 45 Sungai Buaya nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mgl yang langsung diketuai oleh Ketua Pengadilan Negara Menggala Hakim NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH dengan Hakim Anggota Hakim JUANDA WIJAYA SH dan Hakim MOHAMMAD JUANDA PARISI SH yang sudah memasuki Pembacaan Kesimpulan oleh Hj. Mustika Reny dan Hi Hendy T Haroen sebagai Penggugat melawan PT. Silva Inhutani Lampung sebagai Tergugat I dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat II pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2018 jam 17.45 WIB yang dibuka untuk umum.

Perkara perdata yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Menggala pada bulan Maret 2017 lalu telah berlangsung lebih dari 12 (dua belas) bulan akhirnya selesai dengan telah diserahkan kesimpulan oleh pihak-pihak dan masyarakat bisa merasa lega setelah Ketua Majelis yang juga diketahui adalah Ketua PN Menggala menyatakan dalam persidangan tersebut, “persidangan ditunda ke hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 dengan agenda pembacaan penetapan sita jaminan“ dan juga akan mempertimbangkan terhadap permohonan putusan Provisi yang diajukan oleh Penggugat pada bulan Mei 2017 lalu.

Hakim Ketua Noor juga menyatakan jika nanti pada putusan akan ada pihak yang tidak puas, maka dapat mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi dan akan dibacakan setelah putusan sita jaminan diucapkan.

Advokat Ir Tonin Tachta Singarimbun SH dalam keterangannya setelah persidangan menyatakan Keadilan akan turun kepada Masyarakat yang selama ini lahannya adalah benar sebagaimana dimaksudkan dalam Berita Acara Pengukuran tertanggal 20 Agustus 1986 tersebut pada nomor 2 “Areal yang dipancang tanda batas sementara tersebut adalah merupakan areal kawasan hutan Negara Register 45 Sungai Buaya, areal Ex-HPH Bangun Gaya Moderen dan AREAL TANAH RAKYAT”.

Bagaimana Kehutanan pada waktu itu dapat mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 785/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Reg. 45 Sungai Buaya, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara, Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, seluas 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) hektar sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan produksi, ujar Tonin dengan gaya khasnya.

Dengan entengnya, selanjutnya Kehutanan melepaskan kekeliruannya yang telah merambah areal tahan rakyat tersebut dengan meletakkan ketentuan berupa klausula Diktum ke-4 dalam 2 pasal pada Surat Keputusan Menteri Nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 kepada PT. Silva Inhutani Lampung yang berbunyi “(1) Apabila didalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndusri (HPHTI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh, pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri (HPHTI)., (2) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Silva Inhutani Lampung dengan pihak –pihak yang bersangkulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Nah, permainan apa lagi yang tidak jelas di Register 45 sehingga berlarut-larut dan seolah-olah tidak ada penyelesaian sementara akar permasalahannya cukup jelas atau sangat sangat terang dan berdasar hukum. Jelas kok dalam persidangan yang berlangsung selama 12 bulan lebih tidak ada satupun bukti surat dan saksi atau ahli yang dihadirkan oleh Menteri Kehutanan yang kader Partai Nasdem dan asal PNS Lampung guna memberikan fakta persidangan atau memberikan keyakinan Majelis Hakim tentang areal rakyat yang dimasukkan kedalam Register 45 paska perluasan dari 32.500 Ha menjadi 43.100 Ha.

Yang pasti ujar Tonin lahan 400 Ha yang menjadi objek perkara itu berasal dari bagian lahan keluarga Abdullah Bahusin yang diperoleh atau dimiliki secara turun temurun dari Pemerintahan Hindia Belanda (sebelum kemerdekaan) sebagaimana juga oleh Hukum yang berasal atau diakui oleh Kementrian Kehutanan adanya besluit pada tahun 1940 yang oleh Masyarakat Marga Mesuji Lampung menyerahkan lahan 32.500 disaksikan oleh 7 (tujuh) Leden untuk menjadi Hutan Rimba Larangan sangat terkait dengan BAHUSIN adalah Kepala Kampung Talang Batu.

Dalam persidangan terungkap berdasarkan pengakuan Abdullah Bahusin mengenai BAHUSIN tersebut adalah Ayahnya dan sangat jelas ada lahan yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda dan lahan tersebut sangat terkait dengan lahan 400 Ha ataupun tanah di Talang Batu yang telah dimasukkan ke dalam Register 45 perluasan.

Kemungkinan lahan 32.500 Ha telah ada dikuasai oleh masyarakat pendatang sebagaimana dilihat di kiri kanan jalan lintas timur di Mesuji Timur, nah itu berbeda permasalahannya dengan perkara ini, ujar Tonin.

Apalagi ada program kemitraan seluas 7000 Ha di Register 45 Sungai Buaya antara Masyarakat dengan PT. Silva Inhutani Lampung secara sah disetujui oleh Pemerintah yang diketahui dari media (bukan fakta persidangan) dengan menanami singkong maka ini membuktikan carut marutnya “bagaimana Kehutanan memiliki lahan selanjutnya bagaimana kawasan kehutanan di tanami singkong karena sejak kapan singkong menjadi produk kehutanan (emangnya kayu singkong dan buah singkong menjadi bahan baku kayu hutan ha ha ha).

Dengan diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan maka memberikan kepastian hukum akan adanya ganti rugi oleh PT. Silva Inhutani Lampung kepada Penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan putusan provisi sebagai dasar Penggugat untuk tetap dalam menjalankan kelapa sawit dan Hi Hendy T Haroen yang saat ini telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Menggala pada Desember 2017 lalu sehingga dapat ditunda pelaksanaan pidana penjaranya karena kasihan dia sudah beli tanah ada AJB, menanam kelapa sawit dengan modal sendiri (bukan pinjaman loh) dan harus dipenjarakan karena hukum dibutakan pada waktu itu karena Penyidik dan Penuntut yang tidak dapat menemukan sebagaimana apa-apa yang terungkap dalam perkara nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mgl.

Tapi yang pasti, ujar Singarimbun “ Ketua Majelis yang juga Ketua Pengadilan Yang Mulia Hakim Noor Ichwan sedang menjadi Wakil Tuhan sehingga sangat bertolak belakang dengan sikap Ketua Mejelis 109/Pid.B/2011/PN.MGL yang mempidanakan Hi Hendy T Haroen pada waktu itu dengan kejahatan kehutanan” Semogalah Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung akan mempertimbangkan untuk nantinya melepaskan Hi Hendy T Haroen guna menunda penahanannya karena putusan perkara ini didukung dengan putusan provisi yang berkaitan dengan itu.

Mengakhiri keterangannya Pengacara asal dari Suku Karo ini menyatakan kemungkinan adanya masyarakat dari 7 Leden yang dahulu menyerahkan lahan 32.500 Ha akan mengajukan gugatan perdata kepada Presiden RI untuk lahannya untuk dikembalikan karena yang diberikan telah melaggar dari maksud dan tujuan lahan mereka diserahkan apalagi telah mensengsarakan banyak orang dan hanya menguntungkan golongan tertentu.

Jurnalis : Chandra Foetra S.



Tidak ada komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.